Rencana Pemindahan Ibukota

Yang dimaksud dengan Ibu Kota adalah Kota utama di sebuah Negara.  Kota yang memiliki fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan. Sebuah kota di mana presiden, menteri dan anggota parlemen tinggal dan berkantor. Ibu Kota tidak harus menjadi kota perekonomian terbesar di negaranya. Beberapa contoh Negara besar seperti Amerika Serikat, Australia dan Brazil ibukotanya bukanlah di kota teramai atau kota terbesar. Amerika Serikat beribukota di Washington DC, kota terbesarnya adalah New York. Australia beribukota di Canbera, kota terbesarnya adalah Sydney. Brazil beribukota di Brasilia, kota terbesarnya adalah Rio de Janeiro. Pada area regional, negara tetangga kita Malaysia secara bertahap mulai memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya, Kota terbesar Malaysia adalah Kuala Lumpur.

Tentu saja, kita juga mengenal Inggris dan Jepang, yang Ibukota Pemerintahan serta pusat bisnis diletakkan di satu kota yang sama: Inggris di London sedangkan Jepang di Tokyo. Dengan fokus ke satu kota saja, koordinasi lebih mudah sehingga perekonomian negara bisa dipacu lebih baik. “ Ya sudah, itu mereka bisa, kita begitu saja.”

Tapi tunggu dulu, unsur yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan tentang luasan wilayah suatu negara yang bersangkutan. UK dan Jepang tentu saja cocok memiliki sistem ibu kota dengan satu kota utama untuk mengatur segala aspek kenegaraan karena luas wilayahnya yang tidak seluas kita. Cakupan wilayah dan beban Inggris dan Jepang jauh di bawah Indonesia. Kita tidak bisa dibandingkan dengan 2 negara ini, Pulau Great Britain/ Britania Raya tidak lebih luas dari Kalimantan. Sedangkan Pulau Hokaido dan Honsyu Jepang jika disatukan pun masih jauh di bawah luasannya dibanding Pulau Sumatera.

Kita Bukan Inggris atau Jepang — Negara kita Besar dan Luas dengan 16000 pulau terpisahkan lautan, sebuah tantangan besar. Kita Lebih cocok dibandingkan dengan Australia, Amerika Serikat ataupun Brazil.

– Sebuah Konsep Pemisahkan Fungsi Kota sebagai Pusat Perekonomian dan Kota sebagai Pusat Pemerintahan –

Apakah Indonesia harus selamanya beribukota di Jakarta? Tentu saja tidak. Kita bisa mulai merancang kota baru untuk dipersiapkan sebagai Ibu Kota yang baru.

Kota Jakarta yang sekarang merupakan evolusi dari Kota yang dulu bernama Batavia, Ibukota Hindia Belanda buatan VOC.  Kota Jakarta yang kita kenal sebagai Ibu Kota Negara bisa dibilang simbol Ibu Kota warisan penjajah. Ibu Kota yang sudah tua, dan (untuk saat ini) sudah “lelah”.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali memindahkan sementara Ibu Kota Negaranya ke beberapa kota lain seperti Yogyakarta dan Bukit Tinggi namun kembali lagi ke Jakarta. Sudah saatnya kita mengkaji, merencanakan serta merancang Ibu Kota baru untuk menjadi Ibu Kota Negara secara permanen. Istilah yang lebih tepat adalah mendirikan Ibu Kota yang baru, bukan “memindahkan”,  karena dalam hal ini Jakarta tetap akan menjadi kota Jakarta dan tetap menjadi kota megapolitan yang besar. Hanya statusnya saja yang akan menjadi lebih ringan karena hanya akan berstatus Kota Pusat Perekonomian Indonesia. Jakarta tidak ditinggalkan.

Apakah pendirian Ibu Kota yang baru akan merugikan Kota Jakarta? Tentu saja tidak.  Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, pusat hiruk pikuk Negara. Jakarta akan menjadi seperti halnya Kota New York yang merupakan pusat perekonomian Amerika Serikat.  Apakah Kota Jakarta akan diuntungkan dengan Pendirian Ibu Kota Negara di kota yang baru? Iya Jakarta akan diuntungkan. Mengapa? Karena beban Kota Jakarta akan banyak berkurang, bahkan akan lebih fokus menjadi pusat Ekonomi Indonesia.

Mari kita ambil salah satu contoh kongkrit yaitu kasus demonstrasi dan kemacetan. Dengan berpindahnya kantor Presiden, Kantor Kementerian Negara dan anggota DPR/MPR di kota yang baru, maka saat Ibu Kota yang baru sudah berdiri, nantinya intensitas demonstrasi di Kota Jakarta akan berkurang, kemacetan berkurang. Jakarta bisa lebih fokus sebagai Kota Pusat kegiatan perekonomian, karena urusan kenegaraan dan administratif pemerintah telah dipindahkan di kota yang baru.

Bagi Kota Jakarta sendiri, saat fungsi Kota Pemerintahan sudah dipisahkan, Jakarta bisa bermetamorfosis sebagai kota Pusat perekonomian yang lebih besar karena semua kebijakan kota akan lebih fokus pada bidang Ekonomi dan Bisnis. Sebagai Pusat perekonomian yang semakin besar Pendapatan Pajak Daerah akan semakin besar, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir musiman dapat lebih cepat terealisasi.

Membangun Kota Baru sebagai Ibu Kota Pemerintahan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun tidak sebegitu rumitnya juga, semuanya BISA. Syarat dasar yang menjadi pertimbangan perencanaan dan perancangan  sebuah kota untuk memenuhi fungsi Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Istana Negara / Istana Kepresidenan


2. Memiliki Gedung Kantor Pusat Kementrian/Ministri/Departemen


3. Memiliki Gedung DPR / Parlemen


4. Memiliki Bandara Udara.

Setelah keempat dasar fungsi kota tersebut terpenuhi, Kantor Kedutaan asing dan kantor pusat perwakilan bisnis akan tumbuh dan mengikuti secara bertahap.

Ibu Kota Negara yang ideal adalah kota yang nyaman dihuni di mana jarang terjadi bencana, infrastruktur memadai, serta tertata dengan rapi, karena Ibu Kota juga harus berperan menjadi beranda rumah saat kita menerima Tamu Negara.

Di mana Ibu Kota yang baru itu? Berikut kandidat calon Ibu Kota Indonesia yang bisa kita kaji bersama :

PALANGKARAYA
1. Ir. Soekarno pernah merancang Ibukota baru di Kota Palangkaraya. Mengapa Palangkaraya? Saat itu Palangkaraya secara geografis tepat berada di tengah tengah Indonesia. Tapi saat Orde lama berakhir dan Bung Karno tidak lagi menjadi presiden rencana ini seakan mulai memudar. Kita tidak boleh lupa, Palangkaraya bisa dikaji lagi.
MAKASAR

2. Makasar cukup cocok menjadi Ibu Kota Negara yang baru. Kota Makasar tepat di tengah tengah jalur perlintasan Indonesia. Seorang Menteri dan anggota DPR akan memiliki jangka waktu yang seimbang jika ingin melakukan pilihan perjalanan dinas ke Indonesia bagian barat atau ke Indonesia bagian timur, Makasar tepat di tengah tengahnya.
BALI

3. Bali bisa menjadi pilihan berikutnya. Salah satu Pulau terindah di dunia ini , pada hari inipun sebenarnya sudah siap menjadi Ibu Kota Negara. Area Nusa Dua dan sekitarnya bisa dikembangkan lagi menjadi kompleks ibu Kota Negara. Presiden, Menteri dan anggota DPR bisa bekerja pada pagi hari, sore sepulang kerja bisa menikmati sunset di Pantai Kuta. Kenyamanan dan kondisi lingkungan yang harmonis pada Ibu Kota akan berdampak langsung secara positif pada output kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah.
LOMBOK

4. Lombok juga merupakan salah satu titik tengah Indonesia, mengapa titik tengah wilayah Negara dianggap penting? Ini karena Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk mengatur dan menjaga seluruh cakupan daerah yang luas secara lebih efektif, terbentang dari Sabang sampai Merauke — secara geografis adalah ideal jika dilakukan kontrol dari titik tengah wilayahnya. Lombok memiliki potensi yang tidak kalah dari Bali, pulau  yang nyaman sebagai zona kerja “nahkoda nahkoda” pengambil kebijakan negeri besar ini. Jika Bali dirasa sudah cukup hiruk dan dianggap terlalu tersohor, maka kita bisa mempertimbangkan Lombok. Di Pulau Lombok masih banyak pantai dengan kondisi yang masih alami, kita bisa merancang Kota Baru di sana, lengkap dengan infrastruktur bandara dan dermaga kapalnya sehingga memudahkan koordinasi ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.
PAPUA

5. Papua bisa dipertimbangkan menjadi kandidat Ibu Kota Indonesia  berikutnya. Papua memang terletak di gerbang timur perbatasan wilayah Indonesia. Karena letaknya geografisnya tersebut, saat ini Papua seolah olah selalu dalam kondisi dianak-tirikan oleh pemerintah pusat. Padahal Papua merupakan salah satu pulau terkaya di dunia yang memiliki cadangan bahan tambang dan mineral terbesar. Menurut data dikeluarkan Metals Economics Group Pada Tahun 2012 dan didukung data dari Australian Mining pada Agustus 2012, Grasberg Mine Papua telah mendapatkan pencapaian urutan pertama pertambangan emas terbesar di Dunia, dengan hasil tambang mencapai 1,4juta ons , hasil tambangnya melebihi tambang emas Cortez (Amerika Serikat), Yanacocha (Peru) dan Vaal River (Afrika Selatan).

Dengan status Papua menjadi Ibu Kota Negara itu sendiri, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak memperhatikan Papua. Sekaligus pemindahan Ibu Kota Negara di sana akan menutup secara permanen alasan yang sering dikampanyekan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI. Iya, tentu saja Papua tidak bisa tidak diperhatikan lagi, karena Ibu Kotanya di sana.

Papua adalah pulau kaya yang belum digali secara maksimal potensinya.

Jika anda memiliki rumah, bukankah alangkah baiknya meletakan brankas di kamar tidur utama di mana anda mudah menjangkaunya. Demikian seharusnya seperti itu pula analogi kita dalam menjaga Papua.

Di mana sajakah kota yang cocok?

Papua merupakan pulau besar, kita bisa memilih membangun Ibu Kota di salah satu kota kota yang saat ini sudah berkembang, seperti: Timika, Fak Fak, Manokwari, Merauke atau Sorong. Atau bahkan membangun kota baru lain dari nol. Tidak masalah karena pulaunya masih luas.

—-

Kembali ke PALANGKARAYA

Setelah kita mengkaji seluruh calon Ibu Kota Negara dan menguraikan berbagai opsi di atas, akhirnya kita harus mengakui bersama bahwa (ternyata) pilihan Bung Karno sejak setengah abad yang lalu itulah kembali menjadi pilihan ideal sebuah ibu kota Negara Indonesia. Ini merupakan ide brilian yang bahkan akan relevan hingga ratusan tahun ke depan.

Iya Palangkaraya. Mengapa Palangkaraya?

Palangkaraya terletak di tengah tengah Pulau Kalimantan, salah satu pulau terbesar di dunia  berdampingan dengan Greenland, Madagascar, dan Papua – sebuah mini continent. Pulau Kalimantan dimiliki 3 Negara: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darusalam, strategis dan vital posisinya sebagai persimpangan regional, sangat sesuai sebagai Pusat Pemerintahan.

Kelebihan lainnya, Kalimantan adalah satu satunya Pulau di Indonesia yang tidak dilewati Ring of Fire. Tanpa mengurangi rasa hormat pada daerah lainnya, Kalimantan bebas gempa, sebuah Ibu Kota Negara harus menunjukkan image kokoh, berwibawa, menunjukkan philosophy sebagai jati diri bangsa — tidak mudah mendapatkan “gangguan alamiah”.

PHILOSOPHY PALANGKARAYA

Ada beberapa hal menarik lainnya yang membuat kita harus mendukung Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara. Salah satunya adalah issue Global Warming di mana es di kutub akan terus mencair yang berimbas pada permukaan air laut akan berangsur naik hingga 6000mm dalam 50tahun mendatang. Dampaknya bagi negara kepulauan seperti Indonesia sungguhlah dahsyat. Kota kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Banjarmasin, Pontianak akan berkurang luasan daratannya, dan terendam.

Palangkaraya sendiri tidak terlalu terpengaruh dengan issue global tersebut karena jarak Kota Palangkaraya ke laut masih sejauh 150km.

Selain itu, ternyata Kota Palangkaraya memiliki “ikatan saudara” dengan Washington DC, kedua Kota ini sungguh identik.

Beberapa hal menarik yang membuat Palangkaraya mirip dengan Wahington DC adalah kedua kota ini sama sama dilewati Sungai Besar. Washington DC dilewati Sungai Potomac sedangkan Palangkaraya dilewati sungai Kahayan. Apa istimewanya sungai itu? Keduanya sama sama memiliki lebar ideal bagi bergeraknya transportasi air. Jarak Washington DC melalui sungai hingga bermuara ke Samudera Atlantik adalah 160km, sedangkan Palangkaraya melalui sungai Kahayan  akan bermuara di Laut jawa dengan jarak 150km.

Perencanaan ke depan

Di Washington DC sendiri, White House- Capitol House dan Pentagon secara rapi dirancang dalam satu garis segitiga yang mengelilingi Sungai Potomac.

Sebagai Ibu Kota Pemerintahan Indonesia, seluruh tata kota Palangkaraya nantinya bisa didesain dengan basic concept waterfront city yang terbelah sungai Kahayan. Gedung DPR – Istana Presiden dan Pusat Pertahanan Militer Indonesia bisa dibangun dalam zona satu garis segitiga mengelilingi Sungai Kahayan.

Sebuah Kompleks Pemerintahan seperti Istana Kepresidenan / Istana Negara Idealnya harus dekat dengan Gedung Parlemen. Kedekatan bangunan ini memiliki filosophy menggambarkan bahwa seorang Presiden akan selalu merasa dekat dengan rakyatnya.

Yang terjadi di Jakarta saat ini, misalkan kita melakukan perjalanan sederhana menggunakan mobil dari Gedung DPR menuju Istana Presiden pada jam kerja, ternyata kita harus mengalami kemacetan yang luar biasa. Maka bisa digambarkan wujud koordinasi pemerintahpun secara tidak langsung sebenarnya telah mengalami kemacetan. Keputusan vital serba lamban hingga rakyat di pelosok daerah menjerit.

Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk transisi pemindahan Ibu Kota Negara?

Pemindahan Ibu Kota Negara harus melalui proses pengkajian secara terstruktur dan perancangan yang matang, dan tentu saja harus dilakukan secara bertahap. Dari tahap pemilihan lokasi hingga pembangunan infrastruktur utama. Sementara infrastruktur-infrastruktur penunjang bisa terus berjalan saat Ibu Kota yang baru sudah resmi berdiri.

Sebenarnya metodenya cukup sederhana: Ibu Kota yang Baru dipilih - dibangun-  Siap ditinggali - baru pindah. Sama halnya saat kita berpindah rumah.

Jika benar benar direncanakan dengan matang, Perpindahan Ibu Kota Indonesia hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun. Dengan syarat utama : harus ada “greget” atau kemauan dari pemerintah untuk pindah.

PHILOSOPHY PERUBAHAN : IBU KOTA BARU – SEMANGAT BARU

Keuntungan bagi presiden, wakil, menteri, anggota DPR dengan hadirnya Ibu Kota Negara di kota yang baru adalah mendapatkan atmosfer positif baru untuk bekerja, tidak macet dan tidak banjir. Seluruh wilayah Indonesia bisa diatur dengan lebih baik, efektif, efisien dan merata. lingkungan kerja yang positif akan menghasilkan kebijakan pemerintahan yang positif pula. Suasana Baru akan menghasilkan output kebijakan untuk mewujudkan Indonesia Baru pula.

Jika Indonesia dianalogikan seperti tubuh manusia. Kota Jakarta yang sekarang, memiliki peran (Pusat Pemerintahan) – peran sebagai otak sekaligus (Pusat Ekonomi dan Bisnis) - peran sebagai jantung.

Jika otak dan jantung berada di satu tempat yang sama tentu akan fatal akibatnya. Contoh paling sederhana adalah saat Jakarta sedang dilanda bencana, maka imbasnya langsung menyerang Jantung dan Otak secara bersamaan. Kedua fungsi organ sakit secara bersamaan dan seluruh tubuh kena imbasnya. Bandingkan jika ibukota dirancang di kota lain yang nyaman dan minim bencana, saat Jantung sakit, Otak masih bekerja dengan baik sehingga anggota tubuh yang lain masih bisa bergerak dan bekerja,  dari Sabang sampai Merauke masih bisa diurus dan tidak terlantar.

Mengapa Ibu Kota Negara harus di luar Pulau Jawa?

Saya Pribadi bukan orang kalimantan, saya lahir dan dibesarkan di Jawa.

Pada tahun 2025, 60% penduduk dunia akan tinggal di kota. Sebagai warga Negara Indonesia, saya pribadi tidak rela jika 15 tahun ke depan Kota Kota besar berpencakar langit hanya ada di Pulau Jawa, kota metropolis berbalut beton hanya menghiasi Pulau Jawa, daerah lain hanya dijadikan sebagai “sapi perahan” yang hasilnya lagi lagi hanya untuk kepentingan pembangunan di Jawa.

Kita Bangsa Besar, Kita harus maju bersama.

Indonesia yang kita lihat bersama hari ini hanya mencurahkan perhatian sepenuhnya ke Pulau Jawa. Bisa dianalogikan seperti seseorang yang aktif ke Gym, tapi sepanjang waktunya hanya dihabiskan untuk melatih otot lengannya saja, tanpa melatih otot otot lainnya. Bagaimanakah hasilnya? Iya Lengannya akan bagus,  kekar - namun jika melihat tubuhnya secara keseluruhan, terlihat tidak proposional dan tidak sedap dipandang mata.

Pulau Jawa adalah “anak sulung” yang sudah besar, sudah bisa mandiri dan tidak memerlukan pengasuhan dan pengawasan dengan porsi yang terlalu besar. Pemerintah pusat sebagai orang tua harusnya sudah mulai lebih fokus ke “anak anak” yang lainnya, agar satu keluarga kita Indonesia bisa lebih cepat maju bersama. Dengan hadirnya Ibu Kota Negara di daerah lain, diharapkan Pemerintah menghasilkan kebijakan dengan sudut pandang dari perspektif yang lebih merata, lebih membela daerah, bukan hanya Jawa lagi dan Jawa lagi. Dengan hadirnya Ibu Kota baru Indonesia di luar Pulau Jawa, secara langsung akan menstimulasi pertumbuhan nadi perekonomian baru di daerah, merata dari Sabang sampai Merauke.

Author : Ravi Anang

Share this

Related Posts